Antara SKCK dan Pelanggaran Lalu Lintas

Salah satu pertanyaan dalam formulir pembuatan SKCK

Saat sedang membantu istri mengurus SKCK, saya memperhatikan formulir yang harus diisinya. Ada beberapa pertanyaan dalam formulir tersebut yang menggangu saya. Pertanyaan tersebut berbunyi :

  1. Apakah saudara pernah melakukan pelanggaran hukum atau norma – norma sosial lainnya?
  2. Pelanggaran hukum atau norma sosial apa?
  3. Sampai sejauh mana prosesnya?

Pertanyaan ini jelas mengelitik saya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan konyol. Siapa yang mau mengakui tentang pelanggaran hukum yang dilakukannya? Jika mengakui, tentu akan mempersulit proses pembuatan SKCK dan akhirnya mempersulit urusan setelah SKCK terbit, seperti melamar kerja, membuat KTP dan lainnya. Seharusnya Polri memiliki database khusus tentang pelanggaran hukum seseorang. Termasuk pelanggaran aturan lalu lintas. Misalnya, jika pelanggar mendapatkan tilang, nama pelanggar di masukkan ke database kepolisian dan data tersebut keluar saat SKCK di terbitkan. Namun apa daya, sistem manajemen kepolisian kita mungkin belum secanggih itu.

Bukankah pelanggaran aturan lalu lintas juga merupakan pelanggaran hukum yang harusnya menjadi catatan kepolisian? Dan bukankah pelanggaran aturan lalu lintas adalah bentuk pelanggaran hukum yang paling banyak dilakukan masyarakat kita? Atau, apakah pelanggaran aturan lalu lintas masih bisa mendapatkan toleransi aparat penegak hukum kita walau terkadang berpotensi membunuh orang lain?

Kembali ke pertanyaan pada formulir tersebut diatas. Akhirnya pertanyaan tersebut hanya akan menjadi sekedar pertanyaan yang tak berguna. Karena kembali lagi seperti saya sebut diatas, manusia mana yang mau mengakui ‘dosa’ nya jika akhirnya urusannya akan di persulit? Belum lagi jika berbicara norma sosial. Saya rasa mayoritas pengguna jalan kita sudah lupa dengan apa itu norma. Contohnya, mengendarai motor di trotoar. Bukankah selain melanggar hukum ini juga pelanggaran norma sosial karena merampas hak orang lain? Tapi, tetap dilakukan kan?

Memang, di halaman paling akhir dan paling bawah, pemohon SKCK diminta menandatangani pernyataan bahwa isi dari formulir tersebut adalah benar dan dapat di pertanggung jawabkan. Namun, apa bukti dari pernyataannya bahwa Ia bersih dari pelanggaran hukum tanpa ada catatan resmi dari kepolisian sendiri terutama soal pelanggaran aturan lalu lintas? Mungkin di Indonesia pelanggaran aturan lalu lintas belum menjadi ‘dosa’ besar. Terbukti, pelanggar lalu lintas pun namanya masih tetap bersih dalam catatan kepolisian. Bahkan ketika Ia tertangkap basah melanggar aturan lalu lintas dan ditindak oleh Polisi. Masih tetap bersih. (*)

Iklan

4 thoughts on “Antara SKCK dan Pelanggaran Lalu Lintas

    • berhubung karena mempunyai kepentingan membuat SKCK adalah istri saya. Maka dikosongkan.
      Lagipula istri saya tidak pernah sekalipun membawa kendaraan. naik sepeda saja dia tidak bisa.. hahaha

  1. Menarik. hahaha. Bagaimana kalau misalnya pernah ditilang dan kita isi tidak pernah. Apakah akan bermasalah dlm penerbitan SKCK nantinya?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s